LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK DAN ELEMENNYA

LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK DAN ELEMENNYA

PENDAHULUAN

Sektor publik merupakan organisasi yang kompleks dan heterogen. Kompleksitas sektor publik tersebut menyebabkan kebutuhan informasi untuk perencanaan dan pengendalian manajemen lebih bervariasi. Demikian juga stakeholder sektor publik, mereka membutuhkan informasi yang lebih bervariasi, handal, dan relevan untuk pengambilan keputusan. Tugas dan tanggung jawab akuntan sektor publik adalah menyediakan informasi baik untuk memenuhi kebutuhan internal organisasi maupun kebutuhan pihak eksternal.

Akuntansi sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, pengolahan, dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi. Karena kebutuhan informasi di sektor publik lebih bervariasi, maka informasi tidak terbatas pada informasi keuangan yang dihsilkan dari sistem akuntansi organisasi. Informasi non-moneter seperti ukuran output pelayanan harus juga dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan.

TUJUAN DAN FUNGSI LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

            Mardiasmo (2002) menyebutkan tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik sebagai berikut:

1)      Kepatuhan dan Pengelolaan – Compliance and Stewardship

Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentutan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan.

2)      Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif – Accountability and Retrospective Reporting

Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Laporan keuangan digunakan untuk memonitor kerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati tren antarkurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan, dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada.

3)      Perencanaan dan Informasi Otorisasi – Planning and Authorization Information

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang dan memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana.

4)      Kelangsungan Organisasi – Viability

Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pengguna dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa (pelayanan) di masa yang akan datang.

5)      Hubungan Masyarakat – Public Relation

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas pretasi yang telah dicapai kepada pengguna yang dipengaruhi karyawan dan masyarakat, serta sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

6)      Sumber Fakta dan Gambaran – Source of Facts and Figures

Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam.

FASB dalam Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) No 4: Objectives of Financial Reporting by Nonbusiness Organizations, tujuan laporan keuangan sebagai berikut:

1)      Laporan Keuangan organisasi nonbisnis hendaknya dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan yang rasional mengenai alokasi sumber daya organisasi

2)      Memberikan informasi untuk membantu dalam menilai pelayanan yang diberikan oleh organisasi nonbisnis serta kemampuannya untuk melanjutkan memeberi pelayanan tersebut.

3)      Memberikan informasi yang bermanfaat dalam menilai kinerja manajer organisasi nonbisnis atas pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan serta aspek kinerja lainnya.

4)      Memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban, kekayaan bersih, pengaruh dari transaksi, peristiwa dan kejadian ekonomi yang mengubah sumber daya dan kepentingan sumber daya tsb.

5)      Memberikan informasi mengenai kinerja organisasi selama 1 periode.

6)      Memberikan informasi mengenai bagaimana organisasi memperoleh dan membelanjakan sumber daya kas, mengenai utang dan pembayaran kembali utang, dan mengenai faktor-faktor yang dapat memengaruhi likuiditas organisasi

7)      Memberikan penjelasan dan interpretasi untuk membantu pengguna dalam memahami informasi keuangan yang diberikan.

Secara spesifik, tujuan khusus pelaporan keuangan sektor publik adalah menyediakan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan, dan menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan, dengan cara:

a.       Menyediakan informasi mengenai sumber daya, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan.

b.      Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.

c.       Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas dalam membiayai aktivitasnya dan memenuhi kewajiban serta komitmennya.

d.      Menyediakan informasi mengenai kondisi keuangan suatu entitas dan perubahan yang terjadi.

e.       Menyediakan informasi secara keseluruhan yang berguna dalam mengevaluasi kinerja entitas menyangkut biaya jasa, efisiensi, dan pencapaian tujuan.

KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

Komponen-komponen laporan keuangan sektor publik yang lengkap meliputi:

a.       Laporan Posisi Keuangan (Neraca);

Laporan Posisi Keuangan (Neraca) adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi aktiva, hutang, dan modal pemilik pada satu saat tertentu.

b.      Laporan Kinerja Keuangan (Laporan Surplus-Defisit);

Laporan Kinerja Keuangan (Laporan Surplus-Defisit) atau Laporan Profit dan Loss adalah laporan keuangan yang menyajikan pendapatan dan biaya selama periode tertentu.

c.       Laporan Perubahan dalam Aktiva/Ekuitas Neto;

Laporan Perubahan dalam Aktiva/Ekuitas Neto menyajikan total surplus/defisit neto untuk suatu periode; pendapatan dan biaya lainnya yang diakui secara langsung sebagai perubahan dalam aktiva/akuitas neto; dan, setiap kontribusi oleh, dan kepada, pemilik dalam kapasitasnya pemilik.

d.      Laporan Arus Kas;

Laporan Arus Kas menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas selama satu periode tertentu.

e.       Kebijakan Akuntansi dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas laporan keuangan dari entitas harus:

(1)   Menyajikan informasi mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, dan kebijakan akuntansi spesifik yang dipilih serta diterapkan terhadap transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa pnting lainnya;

(2)   Mengungkapkan informasi yang diwajibkan oleh tandar Akuntansi Keuangan Sektor Publik, yang tidak disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan kinerja keuangan, laporan arus kas, dan laporan perubahan aktiva/ekuitas neto; dan

(3)   Menyediakan informasi yang tidak disajikan pada laporan keuangan, namun persyaratan penyajian wajar tetap diterapkan.

PEMAKAI LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

Pemakai laporan keuangan dapat dilihat pada gambar 10.1.

HAK DAN KEBUTUHAN PAMAKAI LAPORAN KEUANGAN

Pada dasarnya masyarakat (publik) memiliki hak dasar terhadap pemerintah, yaitu:

a.       Hak untuk mengetahui (right to know), yaitu:

-          Mengetahui kebijakan pemerintah

-          Mengetahui keputusan yang diambil pemerintah

-          Mengetahui alasan dilakukannya suatu kebijakan dan keputusan tertentu

b.      Hak untuk diberi informasi (right to be informed), yang meliputi hak untuk diberi penjelasan secara terbuka atas permasalahan-permasalahan tertentu yang menjadi perdebatan publik.

c.       Hak untuk didengar aspirasinya (right to be heard and to be listened to).

Kebutuhan informasi pemakai laporan keuangan pemerintah, yaitu:

1.      Masyarakat pengguna pelayanan publik membutuhkan informasi atas biaya, harga, dan kualitas pelayanan yang diberikan.

2.      Masyarakat pembayar pajak dan pemberi bantuan ingin mengetahui keberadaan dan penggunaan dana yang telah diberikan. Publik ingin mengetahui apakah pemerintah telah melakukan ketaatan fiskal dan ketaatan pada peraturan perundangan atas pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan.

3.      Kreditor dan investor membutuhkan informasi untuk menghitung tingkat risiko, likuiditas, dan solvabilitas.

4.      Parlemen dan kelompok politik memerlukan informasi keuangan untuk melakukan fungsi pengawasan, mencegah terjadinya laporan yang bias atas kondisi keuangan pemerintah, dan penyelewengan keuangan negara.

5.      Manajer publik membutuhkan informasi akuntansi sebagai komponen sistem informasi manajemen untuk membantu perencanaan dan pengendalian organisasi, pengukuran kinerja, dan membandingkan kinerja organisasi antar kurun waktu dan dengan organisasi lain yang sejenis.

6.      Pegawai membutuhkan informasi atas gaji dan manajemen kompensasi.

BENTUK LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

TABEL: Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

PADA TANGGAL 31 DESEMBER 20XB (dalam ribuan rupiah)
	20X8	20X8	20X7	20X7
AKTIVA
Aktiva Lancar
Kas dan Setara Kas	×		×
Piutang	×		×
Persediaan	×		×
Uang Muka	×		×
Investasi	×		×
Total Aktiva Lancar		×		×
Aktiva Tidak Lancar
Piutang	×		×
Investasi	×		×
Aktiva Keuangan Lainnya	×		×
Infrastruktur, pabrik dan peralatan	×		×
Tanah dan bangunan	×		×
Aktiva Tidak Berwujud	×		×
Aktiva Nonkeuangan Lainnya	×		×
Total Aktiva Tidak Lancar		×		×
Aktiva total		×		×
KEWAJIBAN
Kewajiban Lancar
Utang Usaha	×		×
Pinjaman Jangkan-Pendek	×		×
Bagian-lancar Pinjamang Jangka Panjang	×		×
Penyisihan (Provision)	×		×
Employee Benefits	×		×
Pensiun	×		×
Total Kewajiban Lancar		×		×
Kewajiban Tidak Lancar
Utang Usaha	×		×
Pinjaman	×		×
Penyisihan (Provision)	×		×
Employee benefits	×		×
Pensiun	×		×
Total Kewajiban Tidak Lancar		×		×
Kewajiban Total		×		×
Aktiva Neto		×		×
AKTIVA/ EKUITAS NETO
Modal Sumbangan
Enitas Pemerintah	×		×
Cadangan (Reserve)	×		×
Akumulasi Surplus/ (Defisit)	×		×
		×		×
Partisipasi Minoritas		×		×
Aktiva/ Ekuitas Neto Total		×		×

TABEL: Laporan Kinerja Keuangan

CONTOH KLASIFIKASI BIAYA MENURUT FUNGSI

ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 20X8

(dalam ribuan rupiah)

	20X8	20X7
Pendapatan operasi
Pajak
Batas jasa, denda, hukuman dan perizinan	×	×
Pendapatan dari transaksi pertukaran	×	×
Transfer dari entitas pemerintah lain	×	×
Pendapatan operasi lainnya	×	×
Pendapatan operasi total	×	×
Biaya operasi
Jasa publik umum	×	×
Pertahanan	×	×
Keteraturan dan keamanan publik	×	×
Pendidikan	×	×
Kesehatan	×	×
Proteksi/ jaring pengaman sosial	×	×
Fasilitas masyarakat dan perumahan	×	×
Rekreasi, budaya dan agama	×	×
Masalah ekonomi	×	×
Proteksi lingkungan	×	×
Biaya ekonomi	×	×
Surplus/ (Defisit) dari aktiva operasi	×	×
Biaya bunga	(×)	(×)
Surplus penjualan properti, pabrik dan peralatan	×	×
Pendapatan (biaya) total non-operasi	×	×
Surplus/ (defisit) dari Aktivitas Operasi	×	×
Surplus/ (defisit) saham partisipasi minoritas	×	×
Surplus/ (Defisit) Neto sebelum
Pos Luar Biasa	×	×
Pos Luar Biasa	×	×
Surplus/ (Defisit) Neto selama Periode Berjalan	×	×

TABEL: Laporan Kinerja Keuangan

CONTOH KLASIFIKASI BIAYA MENURUT HAKIKAT

ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 20X8

(dalam ribuan rupiah)

	20X8	20X7
Pendapatan operasi
Pajak
Batas jasa, denda, hukuman dan perizinan	×	×
Pendapatan dari transaksi pertukaran	×	×
Transfer dari entitas pemerintah lain	×	×
Pendapatan operasi lainnya	×	×
Pendapatan operasi total	×	×
Biaya operasi
Gaji, upah dan employee benefits	×	×
Grants dan pembayaran transfer lain	×	×
Perlengkapan dan barang konsumsi yang dipakai	×	×
Biaya penyusutan dan amortisasi	×	×
Biaya operas lainnya	×	×
Biaya operasi total	×	×
Surplus/ (Defisit) dari Aktivitas Operasi	×	×
Biaya keuangan	(×)	(×)
Surplus penjualan properti, pabrik dan peralatan	×	×
Pendapatan (biaya) total monoperasi	×	×
Surplus/ (Defisit) dari Aktiva Biasa	×	×
Surplus/ (Defisit) saham partisipasi minoritas	×	×
Surplus/(Defisit) Neto Sebelumnya
Pos Luar Biasa	×	×
Pos Luar Biasa	×	×
Surplus/(Defisit) Neto selama Periode Berjalan	×	×

TABEL: Laporan Arus Kas menurut Metode Tidak Langsung

ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 20X8

	20X8
ARUS KAS DARI AKTIVA OPERASI
Surplus/(defisit) dari aktivitas biasa	Rp           ×××
Perubahan Nonkas	Rp           ×××
Penyusutan	×××
Amortisasi	×××
Peningkatan penyisihan piutang ragu-ragu	×××
Peningkatan utang	×××
Peningkatan pinjaman	×××
Peningkatan penyisihan terkait dengan biaya karyawan	×××
Laba/rugi penjualan investasi	(×××)
Peningkatan aktivitas lancar lainnya	(×××)
Peningkatan investasi karena evaluasi	(×××)
Peningkatan piutang	(×××)
Pos luar biasa
Arus kas neto dari aktivitas operasi	Rp           ×××
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Pembelian bangunan dan peralatan	(×××)
Hasil penjulanan bangunan dan peralatan	×××
Hasil penjualan investasi	×××
Pembelian sekuritas mata uang asing	(×××)
Arus kas neto dari aktivitas investasi	Rp           ×××
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN
Penerimaan dari pinjaman	×××
Pembayaran kembali pinjaman	(×××)
Distribusi/ dividen kepada pemerintah	(×××)
Arus kas neto dari aktivitas pembiayaan	Rp           ×××
Kenaikan/(penurunan) neto kas dan setara kas	×××
Kas dan setara kas awal periode	×××
Kas dan setara kas akhir periode	Rp           ×××

TABEL: Laporan Arus Kas menurut Metode Langsung

ENTITAS SEKTOR PUBLIK

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 20X8

(dalam ribuah rupiah)

	20X8
ARUS KAS DARI AKTIVA OPERASI
Penerimaan
Perpajakan
Perpajakan	×××
Penjualan barang dan jasa	×××
Hibah	×××
Penerimaan bunga	×××
Pembayaran
Biaya Karyawan	(×××)
Pensiunan	(×××)
Penerima bunga	(×××)
Penerima lainnya	(×××)
Arus kas neto dari aktivitas operasi	Rp           ×××
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Pembelian peralatan	(×××)
Hasil penjualan peralatan	×××
Hasil penjualan investasi	×××
Pembelian sekuritas mata uang asing	(×××)
Arus kas neto dari aktivitas investasi	(×××)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN
Penermaan dari pinjaman	×××
Pembayaran kembali pinjaman	(×××)
Distribusi/ dividen dari BUMD	×××
Arus kas neto dari aktivitas  pembiayaan	Rp           ×××
Kenaikan/ (penurunan) neto kas dan setara kas	×××
Kas dan setara kas awal periode	×××
Kas dan setara kas akhir periode	Rp           ×××

SISTEM PELAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

1.      Dasar Kas (Cash Base)

Sistem akuntansi dasar kas hanay mengakui arus kas masuk dan arus kas keluar. Akun keuangan akhirnya akan dirangkum dalam buku kas. Laporan keuangan tidak bias dihasilkan apabila tidak ada data tentang aktiva dan kewajiban. Penjualan hanya dicatat bila kas diterima, sehingga tidak ada pos piutang.  Pembelian dicatat saat kas dibayarkan sehingga tidak ada utang.

      Laporan arus kas banyak dipakai dalam akuntansi bisnis, namun sebagai tambahan atas laporan pendapatan dan laporan posisi keuangan. Ada satu buku yang sangat penting dan berharga mengenai akuntansi arus kas bagi dunia usaha yang menyatakan bahwa laporan akuntansi aktrual tradisional terlalu subjektif dan menyembunyikan informasi penting tentang kinerja organisasi.

      Akuntansi arus kas dipraktikkan di berbagai organisasi sektor publik, misalnya akun enerimaan dan pembayaran yang sederhana dari kegiatan derma kecil, dan yang terpenting jumlah uang yang digunakan adalah akun kas pemerintah.

2.      Dasar Akrual (Acrual Base)

Definisi konsep akuntansi akrual sebagaimana tercantum pada SSAP 2 adalah sebagai berikut: Penerimaan dan biaya bertambah (diakui karena diperoleh atau dimasukkan bukan sebagai uang yang diterima atau dibayarkan) dalam jumlah yang sesuai satu sama lain, dapat dipertahankan atau dianggap benar, dan berkaitan dengan rekening laba dan rugi selama periode yang bersangkutan.

Kepastian penerimaan secara hokum sangat ditentukan dengan faktur yang telah diterbitkan. Kepastian munculnya biaya ditentukan dengan penerimaan jasa/barang.

Penerapan dasar akrual lebih mengutamakan laporan yang dihasilkan untuk kepentingan kreditor dan debitor. Oleh karena itu, organisasi sektor publik akan membuat catatatan yang sangat teliti dari para debitor dan kreditor. Jadi, system akuntansi yang dibangun dapat dipilah mana yang berorientasi utang dan piutang.

Setiap organisasi publik mempunyai daftar laporan yang jumlahnya mungkin berbeda satu dengan yang lain karena perbedaan proses kerja organisasi. Namun ada juga persamaan karena alur penerimaan dan pembayaran terjadi secara konsisten antarorganisasi.

Keunggulan dan Kelemahan Dasar Akrual

1.      Penerimaan dan pengeluaran dalam laporan operasi berhubungan dengan penerimaan dan pemasukannya, yang berarti dasar akrual memberikan alat ukur atas barang/jasa yang dikosumsi, diubah, serta diperoleh; sementara dasar kas menyediakan alat ukur atas arus kas masuk dank as keluar.

2.      Dasar akrual menunjukkan gambaran tentang pendapatan. Perubahan pendapatan Yng diperoleh menurut dasar akrual dan besarnya biaya historis adalah alat ukur kinerja yang diterima.

3.      Dasar akrual dapat dijadikan alat ukur modal. Secara historis, nilai modal yang diinvestasikan dalam organisasi public akan berusaha dipertahankan. Gagsan mempertahankan modal ini dapat diartikan bahwa pendapatan hanya diakui setelah modal dipertahankan seutuhnya.

          Dalam dasar akrual, biaya historis sebuah asset merupakan nilai awal. Jika asset tersebut merupakan modal organisasi, nilai awalnya adalah nilai modal yang disetorkan. Apabila kemudian modal asset tersebut dijual dengan harga melampaui nilai historisnya, keuntungan akan diakui sebagai pendapatan. Inilah kelemahan biaya historis. Keuntungan yang didapatkan harus merupakan selisih lebuh nilai jual dibandingkan nilai pasar asset pada saat itu. Nilai pasar asset saat itu lebih riil digunakan kerena asset telah disusutkan dan digunakan manfaatnya.

Beberapa masalah aplikasi dasar akrual dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

1.      Penetuan pos dan besaran transaksi dicatat dalam jurnal yang dilakukan oleh individu yang bertugas mencatatnya. Pengaruh subjektivitas individu pencatat transaksi cukup besar.

2.      Relevansi akuntansi akrual menjadi terbatas ketika dikaitkan dengan nilai historis dan inflasi.

3.      Jika dibandingkan dengan dasar kas, penyesuaian akrual membutuhkan prosedur administrasi yang lebih rumit sehingga lebih mahal.

4.      Peluan terjadinya manipulasi keuangan sulit dikendalikan. Peluang manipulasi ternuka ketika apabila pengeluaran uang dilakukan tanpa melalui prosedur, terutama untuk pengeluaran uang dibawah normal.

3.      Akuntansi Dana (Fund Accounting)

      Akuntansi dana merupakan salah satu alternatif system akuntansi di sektor publik yang dikembangkan dari dasar kas dan pengendalian anggaran. Bagi sektor publik, dana kas setor publik cukup penting dan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Besarnya dana kas sangat mempengaruhi anggaran organisasi, sehingga system akuntansi lebih memprioritaskan pengelolaan dana kas.

            Sistem akuntansi dana mengakui transaksi organisasi ketika komitmen sudah disepakati. Ini berarti transaksi belum diakui ketika kas dibayar atau diterima, atau ketika faktur diterima atau dikeluarkan, namun lebih awal lagi, yaitu ketika pesanan dikirim atau diterima.

Fungsi dan Permasalahan Akuntansi Dana

      Fungsi pertama akuntansi dana adalah sebagai pengendalian anggaran. Dasar pemikirannya adalah manajer tidak bias mengendalikan laporan bulanan, dan proses menghasilkan laporan tersebur adalah sejak transaksi terjadi. Peranan manajer sangat menentukan seberapa besar pencairan anggaran yang telah disepakati. Manajer dapat mengendalikan kesesuaian catatan dengan anggaran yang disepakati.

      Akuntansi dana berkonsentrasi pada pesanan yang dikirimkan. Pesanan yang diterima, yang berkaitan dengan penerimaan tidak akan diperhitungakan sampai faktur dikirimkan. Jadi, masalah pengendalian anggaran tidak mempengaruhi penerimaan.

      Walaupun akuntansi dana dapat mengendalikan anggaran, permasalahan penerapannya pada laporan keuangan tidak dapat dihindarkan.laporan keunagn mengungkapkan pengeluaran yang didikung bukti pemesanan. Pembatalan pemesanan secara hukum tidak akan berdampak apa-apa.

      Permasalahan akuntansi akrual akan muncul dalam akuntansi dana. Manajer akan mengalami masalah dengan pengeluaran anggran di bawah target dalam bulan-bulan tertentu, dimana kekurangn tersebut akan ditutup pada bulan berikutnya. Dalam akuntansi dana manajer dapat mengirimkan pesanan beberapa hari sebelum akhir tahun untuk memenuhi anggaran. Akuntansi dana  memberikan peluang kontribusi ke cadangan umum pada akhir tahun dan menjadikan kontribusi itu sebagai pembiayaan.

      Jika akuntansi dana yang diterapkan selama periode tertentu, pengubahan menjadi akrual biasanya dilakukan pada akhir tahun dan penyesuaian akunnya sebagai berikut:

Pesanan yang dikirim                                            xx

      Pengeluaran no. 1 a/c                                                  xx

      Pengeluaran no. 2 a/c                                                  xx

RINGKASAN

            Akuntansi sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik dilihat dari sisi internal entitas, laporan keuangan sektor publik merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Sedangkan dari sisi eksternal, laporan keuangan merupakan alat pertanggungjawaban kepada publik dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

Bastian, Indra, 2006, Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Bastian, Indra, 2010, Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Nordiawan, Deddi, (2011), Akuntansi Sektor Publik, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Mardiasmo, 2002, Akuntansi Sektor Publik, Penerbit Andi, Jakarta.